initogel – Di banyak desa, koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah ruang bertemu—tempat warga menyimpan harapan agar ekonomi lokal tumbuh bersama. Ketika negara mendorong penguatan koperasi melalui program Koperasi Merah Putih, muncul satu pertanyaan publik yang wajar: sejauh mana peran aparat negara, khususnya militer, dilibatkan?
Sejumlah pengamat menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Koperasi Merah Putih masih berada dalam koridor yang tepat. Kuncinya terletak pada batas peran: pendampingan sosial dan penguatan kapasitas, bukan pengambilalihan kewenangan sipil.
Antara Kehadiran dan Batas Kewenangan
Dalam praktiknya, pelibatan TNI dipahami sebagai bagian dari fungsi pembinaan teritorial—mendampingi masyarakat, membantu tata kelola dasar, serta memastikan program berjalan tertib dan berkelanjutan. Bagi daerah dengan keterbatasan sumber daya pendamping, kehadiran ini kerap dipandang membantu mempercepat koordinasi dan membangun disiplin organisasi.
Pengamat menegaskan, selama TNI tidak masuk ke ranah operasional bisnis, pengambilan keputusan ekonomi, atau pengelolaan keuangan, maka pelibatan tersebut tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan supremasi sipil.
Koperasi sebagai Ruang Belajar Kolektif
Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis kebersamaan. Di banyak tempat, tantangan koperasi bukan niat, melainkan kapasitas: administrasi yang rapi, kepatuhan aturan, dan konsistensi anggota. Pendampingan lintas sektor—termasuk dari unsur TNI—dipandang dapat membantu fase awal pembentukan budaya organisasi.
Namun, pengamat mengingatkan bahwa koperasi harus tetap menjadi milik anggota. Keputusan strategis, arah usaha, dan pembagian manfaat wajib ditentukan oleh rapat anggota, bukan oleh pihak eksternal mana pun.
Menjaga Kepercayaan Publik
Isu pelibatan TNI dalam ranah sipil kerap sensitif. Karena itu, transparansi menjadi syarat mutlak. Penjelasan terbuka tentang peran, durasi pendampingan, dan indikator keberhasilan akan membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah salah tafsir.
Dalam konteks kebijakan publik, kejelasan ini penting agar sinergi antarlembaga tidak melahirkan tumpang tindih kewenangan. Negara hadir untuk memfasilitasi, bukan mendominasi.
Manfaat Nyata di Akar Rumput
Di lapangan, warga menilai hasil dari apa yang mereka rasakan: koperasi berjalan lebih tertib, akses distribusi membaik, dan konflik internal bisa ditekan. Jika pendampingan berujung pada kemandirian—bukan ketergantungan—maka tujuan sosial-ekonominya tercapai.
Pengamat menekankan, ukuran keberhasilan bukan banyaknya pihak yang terlibat, melainkan seberapa cepat koperasi berdiri di atas kaki sendiri.
Sinergi yang Dewasa
Pelibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih, menurut para pengamat, dapat dibaca sebagai sinergi yang pragmatis dan kontekstual—selama dijalankan dengan rambu yang jelas. Di satu sisi, negara memastikan program berjalan; di sisi lain, ruang sipil tetap terjaga.
Pada akhirnya, koperasi adalah tentang kepercayaan. Ketika batas dijaga dan tujuan disepakati bersama, kolaborasi lintas sektor bisa menjadi energi—bukan bayang-bayang. Dan di sanalah Koperasi Merah Putih diuji: tumbuh kuat, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada anggotanya.